Hilirisasi Tambang Ugal-ugalan, Lembaga Legis Latif Desak Prabowo Evaluasi Inisiatif Jokowi

JAKARTA – Anggota Komisi VII Lembaga Legis Latif Mulyanto mendesak Prabowo Subianto sebagai Pemimpin Negara terpilih Menilai kembali Inisiatif hilirisasi Setelahnya resmi menggantikan Jokowi.

Menurut dia Inisiatif hilirisasi yang dijalankan Jokowi jauh Di kata berhasil Sebab keuntungan ekonomis yang didapat tidak sebanding Bersama kerusakan lingkungan Hingga semua area penambangan. Sejumlah kalangan menyebut pengelolaan tambang secara ugal-ugalan atas nama hilirisasi telah mendatangkan kutukan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang seharusnya dapat menjadi sumber Keadaan Komunitas Hingga Di tambang, malah hidup Di Situasi yang sangat memprihatinkan. Dia menandaskan, anomali Yang Berhubungan Bersama Kemiskinan Global yang justru terjadi Hingga Lokasi kaya SDA atau Lokasi yang digencarkan Inisiatif hilirisasi, yang sering disebut sebagai “Kutukan Sumber Daya Alam” (Deutch Desease) ini perlu diteliti lebih Di Bersama Pemerintah dan para ahli.

“Tetapi menurut dugaan saya, hal ini disebabkan Sebab rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana pembangunan yang berasal Di dana Untuk hasil (DBH) serta Iuran Wajib lainnya Bersama Pemerintah Lokasi, termasuk juga merebaknya Perkara Hukum Hukum-Perkara Hukum Hukum Penyuapan tambang. Supaya pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak Untuk Keadaan Komunitas atau lambat dicapai,” tegas Mulyanto Di pernyataannya, Jumat (26/7/2024).

Dia melihat Komunitas direkrut hanya sebatas pekerja kasar Sebab keterbatasan keahlian. Ditambah penyimpangan Di pengelolaan lingkungan menyebabkan sumber air dan lahan menyusut, yang membuat Lebihterus merosotnya pembangunan bidang Agrikultur Hingga Lokasi tersebut.

Sebab itu, Yang Berhubungan Bersama Inisiatif hilirisasi, pihaknya meminta agar Pemimpin Negara berikutnya Menilai Aturan yang berlaku Di ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan Untuk Keadaan rakyat.

Dia mendesak pemerintah agar melarang Penjualan Barang Hingga Luar Negeri produk nikel setengah Karena Itu berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan ferronikel serta segera mengimplementasikan moratorium pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.

“Kita perlu Merangsang hilirisasi nikel Bersama nilai tambah tinggi Supaya efek gandanya Untuk Komunitas Meresahkan Bersama membangun pabrik smelter yang memproduk nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai, dll,” tandasnya.

Samping Itu, perlu audit komprehensif Di smelter-smelter Di China yang rawan kebakaran Supaya menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit,” tegasnya.